Libur Lebaran, Ketua PHRI: Okupansi hotel di Jabar lesu

Okupansi Hotel Jabar Anjlok Saat Libur Lebaran 2026: Mengapa Sektor Pariwisata Semakin Lesu?
Sobat Berita - Libur Lebaran biasanya menjadi "masa panen"
bagi sektor pariwisata dan perhotelan. Jalanan yang macet menuju destinasi
wisata hingga tulisan fully
booked di berbagai platform pemesanan hotel adalah pemandangan lumrah.
Namun, narasi tersebut tampaknya tidak berlaku untuk momen Idulfitri tahun 2026
di Jawa Barat.
Alih-alih meraup untung besar, para pelaku bisnis
perhotelan justru harus menelan pil pahit. Tingkat keterisian kamar (okupansi)
dilaporkan merosot tajam, bahkan lebih sepi dibandingkan periode yang sama pada
tahun sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi pada industri hospitality kita tahun ini?
Realita Pahit Sektor Perhotelan Jawa Barat
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
Jawa Barat, Dodi Achmad Sofiandi, secara gamblang menyatakan bahwa tidak ada
lonjakan okupansi yang berarti selama periode libur Lebaran 2026.
Faktanya, tren kelesuan ini bukanlah hal yang terjadi
secara tiba-tiba. “Perhotelan di Jabar tuh ya start-nya turun dari tahun 2025,” ungkap Dodi pada
Sabtu (28/3/2026). Penurunan yang berkelanjutan ini menjadi sinyal merah bagi
perekonomian daerah yang selama ini sangat bergantung pada roda pariwisata.
Data Keterisian Kamar: Angka yang Berbicara
Untuk memahami seberapa signifikan penurunan ini, kita
bisa melihat data resmi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud)
Provinsi Jawa Barat. Selama periode 17-25 Maret 2026, mayoritas hotel di Jabar
mencatatkan okupansi di bawah 50 persen. Berikut adalah rincian data pergerakan
okupansi dari awal hingga akhir masa liburan di beberapa wilayah utama:
·
Kota Bandung: Bergerak dari 19% dan hanya mentok di
angka 52%. Sebagai
primadona wisata Jabar, angka ini tentu sangat memprihatinkan. Biasanya,
Bandung bisa dengan mudah menembus okupansi 80-90% saat high season.
·
Cirebon: Mengalami peningkatan dari 25% menjadi 70%. (Meskipun tergolong
lumayan dibandingkan daerah lain, angka ini belum cukup untuk mendongkrak
rata-rata provinsi).
·
Kabupaten Karawang: Bergerak stabil dari 68% menjadi 73% (Didominasi oleh tamu
dengan keperluan bisnis/industri yang menetap).
·
Kabupaten Garut: Mengalami kenaikan dari 33% menjadi 65%.
·
Kabupaten Pangandaran: Naik dari 10% menjadi 62%.
·
Bogor: Hanya merangkak dari 18% ke 48%.
·
Sukabumi: Terpuruk dari 22% dan hanya mencapai 39% di akhir libur Lebaran.
Dodi menambahkan, lonjakan memang ada di tanggal-tanggal tertentu seperti 24, 25, dan 27 Maret, namun setelahnya grafik kembali menukik turun. Wilayah-wilayah di luar daftar di atas bahkan melaporkan kondisi yang jauh lebih sepi.
Faktor Utama Penyebab Turunnya Okupansi Hotel di Jabar
Tentu saja, fenomena anjloknya keterisian hotel ini
tidak terjadi dalam ruang hampa. Ada efek domino dari berbagai kondisi makro
dan mikro ekonomi yang memaksa masyarakat untuk menahan diri. Berdasarkan
analisis PHRI Jabar, berikut adalah faktor-faktor utamanya:
1. Efisiensi Anggaran Pemerintah Besar-besaran
Sektor perhotelan di Indonesia sangat bergantung pada
kegiatan MICE (Meeting,
Incentive, Convention, and Exhibition) dari instansi pemerintah. Sayangnya,
kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah maupun kementerian yang mencapai
40 persen telah memotong urat nadi pendapatan hotel. Rapat-rapat dan acara
kedinasan yang biasanya digelar di ballroom hotel kini dipangkas habis-habisan.
2. Daya Beli Kelas Menengah yang Semakin Terkuras
Bukan hanya pemerintah yang berhemat, masyarakat kelas
menengah pun sedang berjuang. Tabungan yang biasanya disisihkan untuk healing atau liburan akhir
tahun dan Lebaran, kini sudah banyak tersedot untuk kebutuhan pokok yang
harganya terus melambung. Dalam piramida kebutuhan, liburan dan menginap di
hotel adalah kebutuhan tersier yang paling pertama dicoret ketika anggaran
rumah tangga menipis.
3. Dampak Konflik Geopolitik Global (Kenaikan Harga BBM)
Siapa sangka eskalasi konflik antara Amerika Serikat,
Israel, dan Iran berdampak langsung pada sepinya hotel di Garut atau Bandung?
Perang geopolitik ini memicu ketidakpastian ekonomi global dan melambungkan
harga bahan bakar minyak (BBM) dunia. Ketika harga energi naik, biaya logistik
dan inflasi akan mengekor. Hal ini memaksa masyarakat Indonesia untuk
menerapkan mode survival dan
menahan uangnya alih-alih menghabiskannya untuk berwisata.
4. Kebijakan WFA yang Tidak Berdampak pada Sektor Perhotelan
Pemerintah sempat menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) dengan
harapan bisa memberikan fleksibilitas. Harapan awalnya, para pekerja bisa
bekerja sambil staycation.
Namun realitanya, tuntutan efisiensi membuat para pegawai negeri dan swasta
lebih memilih Work From Home
(WFH) di rumah masing-masing demi menghemat biaya. "Pemerintah harus ada
efisiensi karena dianggap (bekerja di) hotel itu tidak efisien. Jadi kami
menerima saja," ujar Dodi pasrah.
Harapan di Tengah Ketidakpastian
Kondisi ekonomi di tahun 2026 ini memang memberikan
tekanan luar biasa bagi industri hospitality.
PHRI Jawa Barat menyadari bahwa mereka tidak bisa berbuat banyak atau terlalu
bergantung pada insentif pemerintah yang juga sedang kesulitan anggaran.
Saat ini, fokus utama para pengusaha hotel bukan lagi
meraup untung sebesar-besarnya, melainkan bagaimana bisa mempertahankan cash flow agar tidak gulung
tikar dan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
"Cuma menerima kondisi seperti itu. Mudah-mudahan
saja bisa bertahan hidup," tutup Dodi dengan nada getir.
Bagi para pelaku bisnis perhotelan, saat ini adalah momen krusial untuk memutar otak, mungkin dengan menciptakan paket promo yang sangat terjangkau atau memaksimalkan potensi wisata lokal yang tidak membutuhkan biaya transportasi tinggi bagi wisatawan. Harapannya, badai ekonomi ini segera berlalu dan sektor pariwisata Jawa Barat bisa kembali bernapas lega.



Posting Komentar untuk "Libur Lebaran, Ketua PHRI: Okupansi hotel di Jabar lesu"