Posko THR Jateng banjir aduan: 178 perusahaan dan 6 instansi pemerintah dilaporkan pekerja

Sobat Berita, SEMARANG – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah mencatat adanya lonjakan laporan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri tahun 2026. Hingga akhir Maret, tercatat sebanyak 178 perusahaan dan instansi telah dilaporkan oleh para pekerja melalui Posko Aduan THR. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan klasik mengenai hak pekerja menjelang hari raya masih menjadi isu yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Dari keseluruhan laporan tersebut, sektor jasa muncul sebagai penyumbang pelanggaran terbanyak. Bidang ini mencakup beragam jenis usaha seperti kantor notaris, lembaga pendidikan, hingga yayasan sosial. Selain sektor swasta, laporan juga datang dari instansi pemerintah serta rumah sakit, yang seharusnya menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Fakta ini menimbulkan keprihatinan tersendiri karena menunjukkan bahwa masalah keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran THR tidak hanya terjadi di sektor bisnis, tetapi juga di lembaga yang memiliki tanggung jawab publik.

Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menjelaskan bahwa hingga Kamis, 26 Maret 2026, terdapat 346 pekerja yang secara resmi mengajukan aduan. Jika dirata-rata, setiap perusahaan yang dilaporkan memiliki lebih dari satu pekerja yang terdampak, yang menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bersifat individual, melainkan sistemik di dalam perusahaan.

Dari total 178 perusahaan yang dilaporkan, baru 87 perusahaan yang kasusnya dinyatakan selesai. Artinya, hampir separuh laporan masih berada dalam proses penanganan. Proses ini meliputi tahapan verifikasi data, klarifikasi kepada pihak perusahaan, hingga mediasi antara pekerja dan pemberi kerja. Dari perusahaan yang sudah ditangani langsung di lapangan, sebanyak 68 perusahaan akhirnya memenuhi kewajibannya dengan membayarkan THR kepada pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui pengawasan dan mediasi memiliki dampak nyata dalam mendorong kepatuhan.

Disnakertrans menargetkan seluruh sisa laporan yang melibatkan 91 perusahaan dapat diselesaikan sebelum posko pengaduan resmi ditutup pada 31 Maret. Target ini cukup ambisius, mengingat setiap kasus memiliki kompleksitas tersendiri, mulai dari perbedaan perhitungan THR hingga alasan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar.

Jika dilihat lebih rinci, distribusi laporan berdasarkan sektor menunjukkan pola yang menarik. Selain sektor jasa yang mendominasi, terdapat pula 57 laporan dari sektor manufaktur. Industri ini umumnya memiliki jumlah pekerja yang besar, sehingga ketika terjadi keterlambatan pembayaran THR, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang sekaligus. Selain itu, perusahaan alih daya atau outsourcing juga turut menyumbang sejumlah laporan, yang mengindikasikan bahwa pekerja dengan status kerja tidak tetap masih berada pada posisi yang lebih rentan.

Untuk menangani persoalan ini secara menyeluruh, Disnakertrans Jawa Tengah telah mengerahkan ratusan pengawas ketenagakerjaan ke berbagai daerah. Para pengawas ini bertugas melakukan pemeriksaan langsung, memastikan kebenaran laporan, serta memberikan rekomendasi penyelesaian. Dalam praktiknya, mereka tidak hanya bertindak sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara pekerja dan perusahaan.

Menariknya, meskipun jumlah pekerja yang melapor mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah perusahaan yang dilaporkan justru meningkat. Pada tahun 2025, tercatat 154 perusahaan yang dilaporkan, sedangkan pada tahun 2026 meningkat menjadi 178 perusahaan. Hal ini bisa diartikan bahwa kesadaran pekerja untuk melaporkan pelanggaran semakin merata di berbagai perusahaan, meskipun jumlah individu yang terdampak mungkin lebih sedikit.

Salah satu temuan yang cukup memprihatinkan adalah adanya “pemain lama”, yaitu perusahaan-perusahaan yang setiap tahun selalu muncul dalam daftar laporan. Sekitar 10 persen dari total perusahaan yang dilaporkan tahun ini termasuk dalam kategori tersebut. Jika dihitung, berarti ada belasan perusahaan yang berulang kali melakukan pelanggaran serupa. Mayoritas dari perusahaan ini bergerak di sektor manufaktur dan sering kali berdalih mengalami kesulitan keuangan.

Sebagai ilustrasi, beberapa perusahaan manufaktur mengaku mengalami penurunan pesanan atau peningkatan biaya produksi, sehingga arus kas menjadi terganggu. Akibatnya, pembayaran THR yang seharusnya menjadi prioritas justru tertunda. Namun, dari sudut pandang regulasi, alasan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibenarkan karena THR merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi.

Untuk mencegah terulangnya masalah yang sama, Disnakertrans sebenarnya telah melakukan langkah antisipatif jauh sebelum Ramadan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki catatan buruk dalam pembayaran upah dan THR telah dipetakan dan diberikan pembinaan khusus. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan Disnaker di tingkat kabupaten dan kota, sehingga pengawasan bisa dilakukan lebih dekat dan intensif.

Pembinaan tersebut mencakup edukasi mengenai kewajiban perusahaan, perencanaan keuangan, hingga simulasi pembayaran THR agar perusahaan dapat mempersiapkan dana sejak jauh hari. Jika setelah pembinaan perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka langkah berikutnya adalah penerbitan nota pemeriksaan yang bisa berujung pada sanksi administratif hingga tindakan hukum.

Secara keseluruhan, fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait THR sudah jelas dan sosialisasi terus dilakukan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Di satu sisi, pemerintah berupaya memastikan hak pekerja terpenuhi. Di sisi lain, sebagian perusahaan masih menghadapi kendala, baik dari sisi manajemen maupun kondisi finansial.

Ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam bentuk pengawasan dan sanksi, tetapi juga penguatan sistem manajemen keuangan perusahaan serta peningkatan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan pekerja. Dengan demikian, diharapkan permasalahan THR yang selalu muncul setiap tahun dapat berkurang secara signifikan, dan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan dapat berjalan lebih harmonis.