Imbas Perang, Didik Racbini Bicara Urgensi Kendaraan Listrik

Konversi Kendaraan Listrik Jadi Kunci Hadapi Ancaman Krisis Energi Global

Tekanan Geopolitik dan Dampaknya terhadap Energi

Sobat Berita - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyoroti pentingnya percepatan konversi kendaraan listrik sebagai langkah strategis menghadapi potensi krisis energi global. Menurutnya, ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah memicu ketidakstabilan pasar energi dunia, terutama pada komoditas minyak bumi.

Konflik di kawasan Timur Tengah memang memiliki dampak yang sangat luas, mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu pusat produksi minyak terbesar di dunia. Ketika terjadi eskalasi konflik, distribusi minyak terganggu, sehingga harga melonjak tajam. Dalam kondisi seperti ini, negara-negara yang masih sangat bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) akan menghadapi tekanan berat, baik dari sisi ekonomi maupun fiskal.

Didik mengingatkan bahwa jika Indonesia tidak bergerak cepat dalam melakukan transisi energi, maka risiko krisis energi bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan ancaman nyata. Kenaikan harga minyak global dapat secara langsung meningkatkan beban subsidi energi yang harus ditanggung negara.

Sebagai ilustrasi, setiap kenaikan harga minyak mentah dunia sebesar USD 10 per barel dapat berdampak signifikan terhadap anggaran negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti tambahan beban triliunan rupiah yang harus dialokasikan untuk menjaga harga BBM tetap stabil di dalam negeri.

Pelajaran dari Filipina: Darurat Energi Nasional

Didik juga menyinggung langkah yang diambil oleh pemerintah Filipina, yang telah lebih dahulu mendeklarasikan status darurat energi nasional. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap dampak global dari konflik Timur Tengah yang menyebabkan krisis bahan bakar.

Langkah Filipina tersebut menjadi sinyal kuat bahwa krisis energi global bukan sekadar wacana, melainkan kondisi yang sudah mulai dirasakan oleh banyak negara. Bahkan, Filipina disebut sebagai negara pertama yang secara resmi menetapkan status darurat akibat lonjakan harga BBM yang dipicu konflik internasional.

Deklarasi darurat energi biasanya diikuti dengan kebijakan luar biasa, seperti pembatasan konsumsi energi, penyesuaian harga, hingga percepatan penggunaan energi alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa negara yang tidak siap menghadapi perubahan pasar energi global akan dipaksa mengambil langkah drastis dalam waktu singkat.

Indonesia tentu dapat belajar dari situasi tersebut. Alih-alih menunggu krisis benar-benar terjadi, langkah antisipatif seperti konversi kendaraan listrik justru dinilai lebih efektif dan berkelanjutan.

Konversi Kendaraan Listrik sebagai Solusi Strategis

Mengurangi Beban Subsidi Energi

Salah satu poin penting yang disampaikan Didik adalah besarnya potensi penghematan dari penggunaan kendaraan listrik. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef), satu unit kendaraan listrik dapat mengurangi beban subsidi energi hingga 85 persen dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.

Angka ini menunjukkan betapa besar dampak yang bisa dihasilkan jika konversi dilakukan secara masif. Misalnya, jika satu juta kendaraan beralih ke listrik, maka penghematan subsidi yang dihasilkan bisa mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Dana tersebut kemudian dapat dialihkan untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur.

Selain itu, kendaraan listrik juga memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi. Jika kendaraan konvensional hanya mampu mengubah sekitar 20–30 persen energi dari bahan bakar menjadi tenaga gerak, kendaraan listrik bisa mencapai efisiensi hingga 70–90 persen.

Mengurangi Ketergantungan pada BBM Impor

Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan minyaknya. Ketergantungan ini membuat ekonomi nasional sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Ketika harga naik, biaya impor meningkat, yang pada akhirnya memperlebar defisit neraca perdagangan dan menekan nilai tukar rupiah.

Dengan mempercepat adopsi kendaraan listrik, ketergantungan terhadap BBM impor dapat ditekan secara bertahap. Energi listrik sendiri bisa dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk energi terbarukan seperti tenaga surya, air, dan angin.

Sebagai contoh, jika listrik untuk kendaraan berasal dari pembangkit energi terbarukan, maka Indonesia tidak hanya menghemat biaya impor, tetapi juga mengurangi emisi karbon secara signifikan.

Tantangan Fiskal dan Risiko Jika Terlambat Beralih

Beban APBN yang Terus Membengkak

Didik menekankan bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tekanan, termasuk beban utang dari periode sebelumnya serta ketidaktepatan alokasi anggaran. Dalam situasi seperti ini, peningkatan subsidi energi akibat kenaikan harga minyak bisa menjadi pemicu krisis fiskal.

Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah strategis, subsidi energi berpotensi membengkak tanpa kendali. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk menjalankan program pembangunan lainnya.

Sebagai gambaran, dalam beberapa tahun terakhir, subsidi energi sering kali menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar dalam APBN. Ketika harga minyak naik, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: menaikkan harga BBM atau menambah subsidi. Keduanya memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang tidak ringan.

Ketimpangan dalam Distribusi Subsidi

Selain soal besarnya beban subsidi, Didik juga menyoroti masalah ketimpangan dalam distribusi manfaatnya. Berdasarkan studi Indef, konsumsi energi bersubsidi saat ini justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat atas.

Sebagai contoh, pengguna kendaraan pribadi—yang umumnya berasal dari kalangan menengah ke atas—menjadi penerima manfaat terbesar dari subsidi BBM seperti pertalite. Sementara itu, kelompok masyarakat bawah hanya menikmati sekitar 37 persen dari total subsidi yang disalurkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa subsidi energi belum sepenuhnya tepat sasaran. Alih-alih membantu kelompok yang membutuhkan, sebagian besar justru dinikmati oleh mereka yang memiliki daya beli lebih tinggi.

Momentum Transisi Menuju Energi Hijau

Krisis sebagai Peluang Transformasi

Di tengah ancaman krisis energi global, Didik melihat adanya peluang besar untuk melakukan transformasi menuju energi yang lebih berkelanjutan. Situasi krisis sering kali menjadi momentum penting bagi negara untuk melakukan perubahan kebijakan secara cepat dan menyeluruh.

Peralihan dari energi berbasis minyak ke energi hijau bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga strategi ekonomi jangka panjang. Negara yang lebih cepat beradaptasi akan memiliki ketahanan energi yang lebih kuat dan tidak mudah terguncang oleh gejolak global.

Mendorong Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran

Dengan beralih ke kendaraan listrik, pemerintah juga memiliki peluang untuk merancang ulang sistem subsidi energi agar lebih adil dan tepat sasaran. Misalnya, subsidi dapat dialihkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian daya, atau insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk beralih ke kendaraan listrik.

Langkah ini tidak hanya membantu mengurangi beban APBN, tetapi juga menciptakan ekosistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Kesimpulan: Elektrifikasi Transportasi sebagai Keharusan

Percepatan konversi kendaraan listrik bukan lagi sekadar opsi kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak di tengah ketidakpastian global. Ancaman krisis energi akibat konflik geopolitik, ditambah dengan tekanan fiskal dalam negeri, menuntut Indonesia untuk segera melakukan transformasi energi.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan—mulai dari penghematan subsidi, pengurangan impor BBM, hingga peningkatan keadilan distribusi energi—kendaraan listrik menjadi salah satu solusi paling realistis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Jika langkah ini dilakukan secara konsisten dan terencana, Indonesia tidak hanya mampu menghadapi krisis energi, tetapi juga membangun fondasi ketahanan energi yang lebih kuat di masa depan.

Lokasi:

Berbagi :