Gapasdap sarankan pemerintah tambah dermaga, solusi macet horor di Gilimanuk tak terulang

Selamat Tinggal "Macet Horor" Gilimanuk? Ini Solusi Cerdas dari Gapasdap untuk Penyeberangan Bali-Jawa

Sobat Berita, BANYUWANGI - Bagi Anda yang baru saja melewati fase arus balik Lebaran 2026 kemarin, pasti masih teringat jelas bagaimana lelahnya terjebak di jalur penghubung Pulau Bali dan Jawa. Bukan rahasia lagi, Pelabuhan Gilimanuk kembali menjadi sorotan utama setelah terjadinya kemacetan yang luar biasa parah. Saking panjang dan lamanya waktu tunggu, banyak masyarakat dan netizen yang melabeli momen tersebut sebagai "kemacetan horor".

Tentu saja, kita semua merasa frustrasi. Liburan yang seharusnya ditutup dengan perjalanan pulang yang nyaman justru berubah menjadi ujian kesabaran di tengah antrean kendaraan yang mengular hingga berbelas-belas jam. Kondisi ini memicu perhatian dari berbagai pihak untuk mencari jalan keluar yang nyata.

Menanggapi situasi genting ini, Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Pusat akhirnya angkat bicara dan menawarkan sejumlah solusi strategis agar mimpi buruk di Selat Bali ini tidak kembali terulang di masa depan.

Mengurai Benang Kusut Kemacetan di Pelabuhan Gilimanuk

Transportasi penyeberangan di Selat Bali bukanlah sekadar rute pelengkap, melainkan urat nadi perekonomian dan pariwisata nasional. Hal ini sangat disadari oleh para pemangku kepentingan.

Ketua Umum Gapasdap Pusat, Khoiri Soetomo, dalam keterangannya di Banyuwangi pada Sabtu (28/3/2026) lalu, menegaskan bahwa moda transportasi ini sangatlah vital. "Kami menilai sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap sektor ini, karena perannya sebagai angkutan massal yang sangat penting dan tidak tergantikan," ungkap Khoiri. Beliau juga mengingatkan bahwa sedikit saja hambatan dalam manajemen pelabuhan bisa memicu efek domino berupa antrean yang memanjang dengan sangat cepat.

Lalu, apa sebenarnya akar masalah dari kemacetan ini dan bagaimana solusinya?

1. Solusi Paling Masuk Akal: Tambah Dermaga, Bukan Kapal!

Banyak dari kita mungkin berpikir, "Kalau antreannya panjang, kenapa tidak tambah jumlah kapalnya saja?" Faktanya, masalah di perairan Ketapang-Gilimanuk bukanlah kurangnya armada kapal, melainkan kekurangan tempat bersandar. Menurut data dari Gapasdap, saat ini terdapat 56 unit kapal yang siap beroperasi di lintasan tersebut. Namun, ketersediaan dermaga hanya ada 7 titik.

Mari kita pakai logika sederhana: 7 dermaga tersebut secara optimal hanya mampu menampung aktivitas bongkar-muat untuk sekitar 28 kapal secara bergantian. Artinya, ada puluhan kapal lain yang terpaksa "menganggur" atau harus antre mengapung di tengah laut menunggu giliran bersandar, sementara ribuan mobil dan motor sudah menumpuk di daratan.

"Kami dari operator menjamin, jika pemerintah menambah dermaga (khususnya di lintasan Ketapang–Gilimanuk), tidak akan ada lagi cerita kekurangan kapal. Baik dari sisi jumlah, kapasitas, maupun kecepatan layanan, semuanya sudah sangat memadai," tegas Khoiri.

2. Mengapa Mengganti Kapal Menjadi Ukuran Raksasa Bukan Solusi Tepat?

Sempat muncul wacana dari beberapa pihak untuk mengganti kapal-kapal yang ada dengan kapal berukuran raksasa. Kedengarannya memang seperti ide yang brilian—satu kali angkut, ratusan mobil langsung menyeberang. Namun, Gapasdap menilai opsi ini bukanlah jalan keluar utama.

Mengapa demikian? Ada dua kendala teknis yang harus dipahami:

· Jarak Tempuh yang Terlalu Dekat: Lintasan Ketapang-Gilimanuk sangatlah pendek, hanya sekitar 2,5 mil laut.

· Karakteristik Manuver Kapal: Kapal berukuran raksasa membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk melakukan manuver, bersandar, serta proses bongkar-muat kendaraan.

Alih-alih mempercepat, kapal yang terlalu besar di selat yang sempit justru bisa memperlambat ritme perjalanan. "Oleh karena itu, yang dibutuhkan di lintasan ini adalah ukuran kapal yang optimal dan lincah, bukan sekadar besar," tambah Khoiri.

Pembenahan Infrastruktur Pendukung dan Sistem Operasional

Selain penambahan dermaga baru, Gapasdap juga menyoroti pentingnya optimalisasi fasilitas yang sudah ada serta penyesuaian regulasi agar lebih relevan dengan kondisi lapangan.

Menyambung Akses Dermaga Bulusan dan Dermaga IV

Kesiapan pelabuhan tidak hanya diukur dari area bibir pantai, tetapi juga alur lalu lintas di dalam pelabuhan itu sendiri. Gapasdap mengusulkan adanya percepatan pengembangan infrastruktur internal, salah satunya adalah dengan menyambungkan akses antara Dermaga Bulusan dan Dermaga IV.

Ilustrasinya begini: Seringkali kemacetan terjadi karena kendaraan yang baru keluar dari kapal "bertabrakan" jalurnya dengan kendaraan yang bersiap masuk. Dengan menyambungkan akses antar-dermaga, pihak pelabuhan dapat menciptakan rekayasa lalu lintas (traffic flow) yang lebih memutar dan teratur, sehingga penumpukan kendaraan di satu titik bisa dihindari.

Revolusi Pengukuran: Beralih dari GRT ke Line Meter

Ini adalah poin teknis yang sangat krusial namun jarang diketahui publik. Selama ini, kapasitas kapal feri sering kali diukur menggunakan standar Gross Tonnage (GRT) atau tonase kotor yang menghitung total volume kapal (termasuk ruang penumpang, kantin, dan ruang mesin).

Masalahnya, untuk mengatasi antrean kendaraan, kita tidak butuh kapal dengan ruang penumpang yang luas, tapi kita butuh geladak parkir yang luas.

Karena itulah, Gapasdap mendesak agar kapasitas kapal penyeberangan kini diukur berdasarkan Line Meter (kemampuan angkut / panjang lajur parkir kendaraan).

Contoh Kasus: Kapal A memiliki GRT tinggi karena punya 3 lantai untuk penumpang manusia, tapi kapasitas parkirnya kecil. Kapal B memiliki GRT lebih rendah, tapi area bawahnya sepenuhnya dirancang bolong untuk menampung truk dan mobil (line meter tinggi). Untuk kasus Lebaran, Kapal B-lah yang jauh lebih berguna.

Harapan Baru untuk Masa Depan Penyeberangan

Melihat evaluasi mendalam dari Gapasdap di atas, sudah terlihat jelas peta jalan yang harus diambil oleh pemerintah dan pengelola pelabuhan. Solusi kemacetan "horor" ini tidak bisa diselesaikan dengan kepanikan sesaat, melainkan lewat pembangunan infrastruktur fisik yang rasional.

"Ke depan, dengan adanya penambahan dermaga, peningkatan kapasitas kapal yang terukur, serta optimalisasi operasional pelabuhan, kami sangat yakin pelayanan penyeberangan di Selat Bali akan jauh lebih baik. Kebutuhan mobilitas masyarakat akhirnya bisa terpenuhi secara maksimal dan nyaman," tutup Khoiri dengan optimis.

Kini, bola ada di tangan pemerintah. Semoga usulan cerdas dan berbasis data dari para pelaku usaha penyeberangan ini segera direalisasikan. Dengan begitu, pada musim liburan atau mudik tahun-tahun berikutnya, kita hanya akan membawa pulang kenangan indah dari Bali, bukan kenangan pahit tidur di aspal Gilimanuk.