Udin Malik kritik penertiban PKL berujung ricuh, harap pendekatan humanis

Ringkasan Berita:

Udin Shaputra Malik menyayangkan kericuhan saat penertiban PKL di Kelurahan Tamalabba.

Ia menilai pendekatan humanis belum maksimal dan menegaskan penertiban tidak seharusnya berujung kekerasan.

Di tengah kondisi ekonomi sulit pasca Idulfitri, Udin meminta semua pihak menahan diri.

Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk lebih fokus pada penguatan ekonomi masyarakat kecil, bukan sekadar penataan estetika kota.

Sobat Berita, MAKASSAR — Pada Kamis, 26 Maret 2026, insiden kericuhan terjadi di Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terkait dengan upaya penertiban pedagang kaki lima (PKL). Kejadian ini mendapat perhatian khusus dari anggota Komisi A DPRD Makassar, dr. Udin Shaputra Malik. Ia menyayangkan terjadinya kekerasan dalam proses penertiban yang seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan dialogis.

Menurut dr. Udin, kericuhan ini mencerminkan bahwa pendekatan humanis dalam penertiban belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah kota. "Biar bagaimanapun, pemerintah memiliki hak untuk menertibkan, tetapi langkah-langkah represif yang berujung pada kekerasan jelas tidak seharusnya terjadi," ujarnya pada Jumat, 27 Maret 2026. Ia menekankan bahwa sebagai wakil rakyat, DPRD juga tidak ingin melihat terjadinya kericuhan semacam itu, apalagi di tengah-tengah situasi yang penuh tantangan, seperti menjelang Lebaran dan kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Kekerasan yang terjadi saat penertiban ini, menurut Udin, bukanlah solusi terbaik dalam menangani masalah PKL. Ia pun mengingatkan bahwa saat ini, masyarakat tengah menghadapi sejumlah kesulitan ekonomi yang sangat besar. “Kondisi sekarang ini memang berat. Daya beli masyarakat menurun, harga-harga barang naik, inflasi semakin terasa di mana-mana, dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang hilang,” tambahnya. Oleh karena itu, ia mengimbau agar semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dapat menahan diri dan berpikir jernih dalam menyikapi masalah ini, apalagi situasi sosial yang semakin sulit seperti menjelang Lebaran.

Dalam pandangannya, pemerintah seharusnya lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah, daripada sekadar berfokus pada penataan estetika kota yang terkadang berbenturan dengan kehidupan warga yang mencari nafkah melalui PKL. “Pemerintah Kota Makassar seharusnya mengalihkan fokus kebijakan. Bukan hanya menata PKL secara estetika, tetapi juga bagaimana cara menguatkan ekonomi rakyat. Fokus utama harus pada pemberdayaan mereka agar tidak terus-terusan bergantung pada pekerjaan informal,” ujar dr. Udin.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) itu juga mengusulkan sebuah solusi yang lebih bersifat jangka panjang dan lebih manusiawi dalam penanganan PKL. Ia menyarankan agar sebelum penertiban dilakukan, PKL diberikan waktu pembinaan yang cukup, seperti misalnya satu tahun, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi proses penertiban dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan. “Kenapa mereka tidak diberikan waktu pembinaan, misalnya satu tahun? Waktu ini bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan mereka, seperti membantu mereka dalam memulai usaha yang lebih terorganisir, atau bahkan memberikan pelatihan keterampilan,” ungkap dr. Udin dengan penuh pertimbangan.

Salah satu poin yang ditekankan oleh dr. Udin adalah pentingnya pendekatan yang lebih bijak dalam menangani PKL. Ia menilai bahwa kericuhan yang terjadi berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas dan berkepanjangan jika tidak segera diatasi dengan pendekatan yang lebih mengedepankan dialog dan solusi win-win. Konflik yang muncul tidak hanya akan merugikan kedua belah pihak, tetapi juga bisa memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama yang bergantung pada usaha kecil dan informal.

Kronologi Kericuhan: Sebuah Ilustrasi Kerentanan Sosial

Sebelum kericuhan tersebut terjadi, petugas Satpol PP, yang dibantu oleh aparat kepolisian, berusaha menertibkan deretan kios PKL yang terletak di sepanjang jalan dekat Depo Pertamina, Kelurahan Tamalabba. Upaya ini dimulai dengan penggunaan alat berat excavator yang akan menggusur kios-kios tersebut. Namun, warga setempat yang tidak setuju dengan langkah penertiban itu langsung menghadang dan berusaha menghalau alat berat tersebut.

Perlawanan dari warga pun semakin memuncak ketika excavator mulai merangsek maju. Beberapa warga yang berkerumun, awalnya berusaha menahan alat berat, akhirnya terdesak mundur oleh petugas. Situasi semakin panas ketika sejumlah warga mulai melemparkan batu, petasan, hingga balok kayu ke arah petugas dan alat berat. Upaya kekerasan ini bertambah intens setelah excavator menabrak salah satu kios di ujung Jalan Satando. Kericuhan pun semakin meluas, memicu warga untuk melempar lebih banyak benda ke arah petugas dan alat berat yang terpaksa mundur kembali ke Jalan Kalimantan.

Aksi saling lempar ini mengakibatkan beberapa orang terluka, baik petugas maupun warga. Beberapa dari mereka terkena lemparan batu atau balok kayu. Dalam upaya untuk mengendalikan kericuhan, petugas keamanan berhasil mengamankan seorang pemuda yang diduga terlibat dalam perlawanan tersebut. Insiden ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas sosial dalam situasi yang penuh ketegangan, dan bagaimana kekerasan bisa dengan mudah memicu konflik yang lebih besar di masyarakat.

Pentingnya Pendekatan Dialogis dan Solusi Jangka Panjang

Dari kejadian ini, kita bisa melihat bahwa penertiban yang dilakukan tanpa pendekatan yang hati-hati dapat memperburuk ketegangan sosial yang sudah ada. Udin Shaputra Malik mengajak semua pihak untuk berpikir lebih bijak dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan ini. Tidak cukup hanya dengan tindakan represif yang bisa mengarah pada kekerasan, tetapi harus ada upaya untuk membangun saling pengertian antara pemerintah dan warga, terutama mereka yang tergolong dalam golongan ekonomi lemah.

Sebagai langkah awal, pemerintah kota Makassar perlu menyediakan program pembinaan yang menyeluruh bagi para PKL, memberikan mereka pelatihan keterampilan atau bantuan modal agar mereka bisa beralih ke usaha yang lebih terorganisir dan legal. Ini bukan hanya soal penataan kota, tetapi juga tentang memperkuat daya saing ekonomi rakyat kecil yang tengah terhimpit oleh berbagai masalah ekonomi.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya melihat penertiban PKL sebagai masalah estetika kota semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah juga bisa melibatkan berbagai pihak dalam proses ini, termasuk organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pelaku usaha lokal, untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan solutif, diharapkan stabilitas sosial dapat terjaga, dan masalah PKL dapat diselesaikan dengan cara yang lebih manusiawi dan konstruktif.